Kei Lho Hanya seorang penulis yang menjadikan susu hangat menjadi sebuah cerita yang bermanfaat

Pengertian Pajak: Menurut Para Ahli, Fungsi, Karakteristik, dan Jenis-jenisnya

5 min read

pengertian pajak

Pengertian Pajak – Hampir semua kalangan masyarakat dikenai pajak. Pajak menjadi sumber pendapatan yang pengaruhnya sangat signifikan bagi negara. Dari 70% penerimaan negara Indonesia berasal dari pungutan pajak.

Pajak diterima dari pendapatan sentra sampai daerah. Sudah banyak aturan dan perundang-undangan yang diberlakukan dalam penerapan pajak. Untuk memahaminya sanggup dilihat dari pengertian pajak.

Pajak hukumnya kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat yang bersangkutan. Walaupun manfaat dari pajak tidak sanggup dirasakan secara langsung, pajak tetap harus menjadi kewajiban.

Hal ini dikarenakan menyangkut kepentingan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya pajak, pemerintah sanggup melaksanakan pembangunan biar sanggup membawa masa depan Indonesia yang lebih sejahtera. Untuk lebih dalamnya, kenali pengertian pajak serta dasar-dasarnya.

 

Pengertian Pajak Secara Umum

Pajak mempunyai pengertian iuran masyarakat kepada kas negara menurut undang-undang yang sifatnya memaksa dan keuntungannya tidak dirasakan secara langsung. Pembayaran pajak akan dikelola lagi oleh pemerintah dengan menerapkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga ketika masyarakat wajib pajak menolak dan menghindari pembayaran pajak berarti mereka telah melanggar aturan negara. Sebagai sarana pemerataan pendapatan, pajak akan dinikmati dalam jangka panjang untuk ke depannya.

Pajak akan dipakai dan dikelola untuk pembangunan negara yang berkelanjutan. Hal ini sudah sanggup dirasakan pada pembangunan dan perbaikan jalan raya.

 

 

Pajak Menurut Para Ahli

Pajak mempunyai pengertian yang luas. Beberapa andal juga mempunyai pandangan sendiri terhadap pajak. Berikut akan dikemukakan oleh beberapa andal ihwal pengertian pajak.

 

1. Rifhi Sidiq

Pengertian Pajak merupakan iuran yang dipaksakan pemerintah. Pembayaran dilakukan pada periode tertentu oleh wajib pajak. Pajak yang dibayarkan diberikan kepada negara dalam bentuk balas jasanya tidak langsung.

 

2. Leroy Beaulieu

Pengertian Pajak yaitu sumbangan secara eksklusif maupun tidak dipaksakan oleh kekuasaan publik untuk menutupi anggaran belanja pemerintah.

 

3. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH

Iuran rakyat kepada kas negara yang sanggup dipaksakan berdasar undang-undang. Dengan tiada mendapat jasa timbal balik secara eksklusif yang ditunjukkan dan dipakai untuk pembayaran umum disebut dengan pajak.

 

4. Prof. Dr. Adriani

Pengertian Pajak yaitu iuran kepada negara yang sanggup dipaksakan, yang terutang wajib pajak dan tidak sanggup imbalan secara langsung.

 

Karakteristik Pajak

 

pengertian pajak
Source : freepik.com/author/vectorjuice

 

Pajak juga mempunyai beberapa karakteristik yang sanggup diketahui. Dalam pemungutan pajak harus dilakukan menurut undang-undang. Hasil dari pemungutan pajak yang berupa kas akan masuk sebagai kas negara.

Biasanya, pajak tidak sanggup menunjukkan timbal balik secara langsung. Manfaat dari pajak akan dirasakan dalam beberapa periode alasannya yaitu diharapkan proses identifikasi pembagian dari pajak dalam bidang yang diperlukan. Penggunaan pajak untuk melaksanakan pembiayaan umum demi kesejahteraan rakyat.

 

 

Fungsi Pajak

Peran pajak dalam pembangunan dan penyejahteraan masyarakat sangatlah penting. Karena pajak dipakai untuk membiayai seluruh pengeluaran negara dalam melaksanakan aktivitas pembangunan negara yang berkelanjutan. Maka dari itu perlu diketahui fungsi-fungsi pajak sebagai berikut.

 

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Fungsi anggaran mempunyai keterkaitan eksklusif pada sektor publik. Pajak didapatkan dengan mengumpulkan seluruh pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan. Sebagai pendapatan terbesar negara, pajak cukup mempunyai andil.

Pengeluaran negara sanggup dikeluarkan dengan jumlah yang sangat besar sehingga sanggup mensugesti penyimpanan negara. Maka dari itu, dalam fungsi anggaran mempunyai tujuan menyeimbangkan antara pendapatan negara dengan pengeluaran negara.

 

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Fungsi mengatur menciptakan pajak menjadi alat pemerintah dalam mencapai tujuan negara. Baik dipakai dalam bidang sosial, politik, ekonomi, moneter, budaya sampai keamanan dan pertahanan negara. Selain itu, pajak membantu untuk mengatur kebijakan negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal ini sanggup dilihat dari tugas pajak dalam menghambat inflasi.

Pajak juga sanggup menjadi pendorong aktivitas ekspor barang. Untuk dalam negeri, pemberian proteksi dalam negara juga sanggup diterapkan dengan pungutan pajak. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai.

 

3. Fungsi pemerataan (Fungsi Distribusi)

Pembayaran pajak yang dipungut oleh negara dipakai untuk membiayai seluruh kepentingan umum. Kepentingan umum sanggup ditunjukkan dalam pembangunan negara yang berkelanjutan. Dengan adanya pembangunan, maka jumlah lapangan pekerjaan juga sanggup meningkat dan pendapatan masyarakat akan merata.

 

4. Fungsi Stabilisasi

Pemerintah akan mempunyai dana dengan adanya pemungutan pajak yang dilakukan. Pemungutan pajak menciptakan kebijakan negara akan berjalan dengan stabilitas harga.

Sehingga inflasi yang sewaktu-waktu terjadi sanggup dikendalikan dengan sumbangan pajak. Inflasi akan menciptakan peredaran uang di masyarakat sanggup lebih teratur dengan pemungutan dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

 

 

Asas Pemungutan Pajak

Dalam melaksanakan pungutan pajak, pastinya memerlukan dasar yang sempurna biar tidak terjadi kesalahan. Terdapat beberapa asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh para andal antara lain sebagai berikut.

 

1. Adam Smith

Dalam buku Adam Smith yang berjudul Wealth of Nations populer dengan aliran “Four Maxims” juga membahas pajak. Terdapat 4 asas yang dikemukakan Adam Sminth yaitu asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas pemungutan pajak, dan asas efisiensi.

 

2. W. J. Langen

Asas pemungutan pajak juga dikemukakan oleh W. J. Langen. Ada 4 asas yang dikemukakannya.  Menurut W. J Langen, asas pajak antara lain asas daya pikul, asas manfaat, asas kesejahteraan pajak, dan asas kesamaan asas beban sekecil-kecilnya.

 

3. Adolf Wagner

Salah satu andal yang mengemukakan asas pajak yaitu Adolf Wanger. 5 asas pajak yang dikemukakan oleh Adolf Wagner. Menurut Adolf Wagner asas pajak terdiri dari, asas politik finansial, asas ekonomi, asas keadilan, asas manajemen dan asas yuridis.

 

 

Jenis-Jenis Pajak

Pajak sanggup digolongkan menjadi 2 menurut pemungutannya yaitu pajak sentra dan pajak daerah. Perbedaan dari kedua jenis tersebut yaitu pajak sentra merupakan pajak yang akan dikelola oleh pemerintah sentra khususnya Kementrian Keuangan. Sedangkan untuk pajak tempat akan dikelola oleh pemerintah tempat baik tingkat Provinsi maupun KabupatEn/Kota.

 

1. Pemerintah Pusat

Pemerintah sentra mengatur pajak yang menyangkut pajak nasional. Artinya pajak berlaku sama di setiap tempat Indonesia. Dengan menyesuaikan keadaan daerah, pemerintah mengelola beberapa pajak.

Pajak yang dikelola antara lain pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), bea materai dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

 

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah tempat juga mempunyai tugas dalam mengelola pajak. Untuk jenis pajak yang akan diatur oleh pemerintah tempat terbagi menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi yang diatur oleh pemerintah tempat yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak materi bakar, pajak air permukaan dan pajak rokok.

Selain pajak provinsi yang sanggup dikelola pemerintah ada juga pajak kabupaten/kota yang perlu diperhatikan pemerintah daerah. Pajak kabupaten/kota yang diatur antara lain pajak hotel pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan pedesaan atau perkotaan.

 

 

Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, pemerintah harus menyesuaikan dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan. Terdapat beberapa sistem yang sanggup diberlakukan dikala melaksanakan pungutan pajak. Sistem tersebut antara lain sebagai berikut.

 

1. Official Assessment System

Pemerintah mempunyai wewenang dalam memilih besaran pajak terutang menurut undang-undang perpajakan. Peran wajib pajak bersifat pasif. Utang yang timbul alasannya yaitu pungutan pajak terjadi sesudah dikeluarkannya surat ketetapan pajak. Contohnya yaitu PBB dan pajak kendaraan bermotor.

 

2. Self Assessment System

Besarnya pajak yang akan dibayarkan akan ditentukan sendiri oleh wajib pajak. Wajib pajak akan menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang. Contohnya yaitu PPN dan PPh.

 

3. With Holding System

Wewenang pemungutan pajak akan dilakukan oleh pihak ketiga untuk besarnya yang dibayarkan oleh wajib pajak. Orang ketiga tersebut bukan bab pemerintah. Misalnya PPh pasal 21 disetorkan oleh pemberi kerja.

 

 

Tarif Pajak

Untuk memungut pajak, pemerintah memerlukan penerapan tarif untuk setiap golongan masyarakat. Tarif pajak merupakan presentase atau angka yang mempunyai kegunaan untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Ada beberapa jenis tarif pajak yang sanggup dikelompokkan.

 

1. Tarif tetap

Yang pertama yaitu tarif tetap. Tarif tetap yaitu angka tetap atau jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Kemungkinan besar pajak yang akan dipungut jumlahnya akan tetap. Contohnya pada bea materai pada cek dan bilyet giro.

 

2. Tarif sebanding

Kemudian ada tarif sebanding atau proposional. Tarif sebanding yaitu tarif yang mempunyai presentase tetap. Sehingga pajak yang akan dibayarkan berubah mengikuti proposional pendapatan. Contohnya PPN 5% dikala pembelian barang.

 

3. Tarif progresif

Selanjutnya ada tarif progresif. Presentase yang dimiliki oleh tarif progresif akan kunjung meningkat. Namun hal ini akan berlaku kalau jumlah yang menjadi pengenaan pajak meningkat. Contohnya pada penghasilan pribadi dalam negeri.

 

4. Tarif degresif

Yang terakhir ada tarif degresif atau menurun. Tarif degresif merupakan tarif yang presentase nya mengalami penurunan. Hal ini sanggup berlaku kalau jumlah yang menjadi pengenaan pajak meningkat.

 

 

Hukum Dan Perundang-Undangan Tentang Pajak

 

pengertian pajak
Source : alink: freepik.com/author/vectorjuice

 

Pajak diharapkan dan diatur oleh suatu negara yang bersangkutan. Ketika negara memungut pajak dari rakyatnya, harus mempunyai ketentuan yang fundamental dalam penarikan pajak tanpa merugikan pihak pemerintah dan rakyatnya. Maka dari itu, aturan yang berlaku menyerupai perundang-undangan sangat penting dalam pemungutan pajak.

Beberapa perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam pemungutan pajak. Pajak telah dimuat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Kemudian pajak juga dibahas dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

Sudah paham dengan pengertian pajak dan yang mendasarinya? Sebagai warga negara, hendaknya membayar pajak yang telah ditetapkan. Agar tingkat kesejahteraan di Indonesia semakin meningkat.

Rakyat yang makmur akan menciptakan negara lebih makmur. Mari tingkatkan terus kemauan membayar pajak. Dengan pajak, pembangunan Indonesia sejahtera sanggup membangun masa depan yang cerah pula.

Avatar
Kei Lho Hanya seorang penulis yang menjadikan susu hangat menjadi sebuah cerita yang bermanfaat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas